Paket Reformasi Ala Neolib Bantuan Untuk Krisis Ekonomi 1998

Menjalani aktivitas sebagai dagang menjadikan saya merasa penasaran dalam mempelajari ilmu ekonomi secara lebih lanjut walaupun di kampus Jurusan yang saya ambil bukan berkaitan dengan bidang ekonomi melainkan pendidikan dan keguruan, hal tersebut tidak membuat saya malas untuk belajar ilmu-ilmu yang lain.

Krisis ekonomi 1998 mengantarkan Indonesia pada keterpurukan ekonomi yang mengharuskan Indonesia untuk meminta bantuan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja agar tidak jebol. Hal ini dilakukan pada masa presiden Soeharto menjelang lengser jabatannya. 

Krisis ekonomi yang terjadi sejak juli 1997 disusul dengan demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi total. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar laju pertumbuhan tak mampu menopang fondasi perekonomian Indonesia. Faktor ekonomi yang diandalkannya selama 30 tahun untuk meraih dukungan masyarakat tidak lagi ampuh, ditambah dengan penyakit kronis korupsi, kolusi dan nepotisme yang membuat presiden Soeharto kehilangan daya sama sekali. 

Puncaknya neoliberalisme di Indonesia menjelang tumbangnya rezim orde baru, kesepakatan dengan IMF terpaksa dilakukan pemerintah dan kondisi saat itu rupiah terus melemah bahkan merosot yang mengakibatkan perekonomian nyaris ambruk. Pergerakan dolar bergerak pada kisaran 16 ribu rupiah/dolar. Ekonomi Indonesia yang pernah dikagumi lantaran mencapai pertumbuhan 6-7 % pun rapuh jeblok jadi 0 % pertahun.

Kesepakatan dengan IMF membuat Indonesia sulit bergerak. IMF tak hanya mengatur Indonesia dengan sektor keuangan dan perbankan, melainkan juga ikut mengatur atau mencampuri urusan lingkungan ekspor, fiskal, perdagangan luar negeri bahkan tata niaga dan setiap tindakan dituangkan dalam Letter of Intent. Hal itulah yang menjadi syarat munculnya kucuran bantuan dana IMF.

Kemudian kerjasama dengan lembaga keuangan Internasional berlangsung hingga saat ini dan heboh neoliberalisme mencuat kembali setelah Prof. Dr. Boediono dipilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia, ia sering dikaitkan tergantungnya Indonesia dalam cengkraman kapitalis global. Privatisasi BUMN paling banyak dikritik sebagai kebjikan neolib yang tidak berpihak kepada rakyat. Penjualan saham BUMN dipandang sebagai penjualan bumi, tanah dan air Nusantara kepada pihak asing. Selain itu neolib identik dengan penghabisan subsidi yang menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat miskin.

Setelah krisis ekonomi 1998 memang telah membuat Indonesia semakin terintegrasi ke pasar global. IMF memaksakan paket reformasi ala neolib sebaqgi syarat pengucuran bantuan sebesar US$ 43 Miliar untuk menanggulangi krisis Indonesia. Penerapan sistem pasar bebas dan privatisasi BUMN adalah syarat mutlak yang ditekankan oleh kebijakan IMF.